MEDAN – Tunggakan listrik tiga gedung milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu atau Pemprov Sumut) senilai Rp189 juta disikapi secara tegas oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). PLN memutus aliran listrik di gedung Guest House (Wisma Tamu) di Jl Tengku Daud, Gedung Binagraha di Jl Diponegoro, dan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut di Jl Diponegoro, Medan.
Menyikapi hal ini, analis perkotaan urban, Rafriandi Nasution, mengatakan, pemutusan aliran listrik tiga gedung milik Pemprov Sumut itu merupakan persoalan internal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Namun, menurutnya, hal seperti ini bisa terjadi dikarenakan lemahnya peran sekertaris daerah Pemprov Sumut.
"Pencitraan yang dilakukan Pemprovsu, ibarat meludah kena muka sendiri. Ternyata provinsi juga tidak mampu bayar kebutuhan sendiri, ini kan memalukan," ujar Rafriandi kepada Waspada Onilne, tadi malam.
Menurut Rafriandi, persoalan ini harus menjadi perhatian serius, jangan sampai menjadi opini di tengah-tengah masyarakat. Karena, hal seperti ini sebelumnya belum pernah terjadi. Lebih lanjut dia mengatakan, persoalan ini seharusnya menjadi penghormatan PLN untuk Sumut. Sebab, beberapa tahun lalu, Medan juga pernah menunggak sampai sekitar Rp7miliar, namun tidak ada pemutusan.
"Ini perlu menjadi pembelajaran, agar di kemudian hari tidak lagi terjadi. Oleh karenanya perlu kekompakan antara SKPD, agar hal tersebut didesentralisasikan kembali, tidak lagi melalui biro umum," sindirnya.
Tiga gedung milik Pemprov Sumut yang diputus listriknya sejak seminggu lalu oleh PLN setelah menunggak selama 3 bulan sebesar Rp189 juta. Akibatnya, aktivitas di tiga kantor tersebut menjadi lumpuh. Hingga, Kamis siang, listrik di 3 gedung tersebut masih belum hidup.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, tampak berang saat diminta tanggapannya terkait hal tersebut. "Tanyakan saja pada biro umum. Biro umum yang lama yang tidak membayarkan ini," ucap Gatot dengan nada kesal.
Gatot juga menyatakan, jika hal seperti ini (tunggakan listrik, red) terulang kembali, akan menjadi bahan evaluasi serius baginya.
Sementara itu, Kepala Biro Umum Sekertaris Daerah Provinsi Sumut, Nurlela mengatakan, pihaknya belum menyelesaikan tunggakan tersebut karena rumitnya proses administrasi. "Setelah dikroscek, ternyata belum. Mungkin besok," ujarnya.
Sementara itu, Humas PT PLN (Persero) Wilayah Sumut, Raidir Galingging, membeberkan selain Provinsi Sumut, terdapat sejumlah instansi yang menunggak yang tercatat hingga Juli 2011 di delapan cabang di Sumut dengan nominal Rp60 miliar. Dari jumlah tersebut, Cabang Medan menyumbangkan Rp25 miliar.
Editor: HARLES SILITONGA
Copy Editor: AGUS ZULHAMIDI
(dat03/wol)
Menyikapi hal ini, analis perkotaan urban, Rafriandi Nasution, mengatakan, pemutusan aliran listrik tiga gedung milik Pemprov Sumut itu merupakan persoalan internal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Namun, menurutnya, hal seperti ini bisa terjadi dikarenakan lemahnya peran sekertaris daerah Pemprov Sumut.
"Pencitraan yang dilakukan Pemprovsu, ibarat meludah kena muka sendiri. Ternyata provinsi juga tidak mampu bayar kebutuhan sendiri, ini kan memalukan," ujar Rafriandi kepada Waspada Onilne, tadi malam.
Menurut Rafriandi, persoalan ini harus menjadi perhatian serius, jangan sampai menjadi opini di tengah-tengah masyarakat. Karena, hal seperti ini sebelumnya belum pernah terjadi. Lebih lanjut dia mengatakan, persoalan ini seharusnya menjadi penghormatan PLN untuk Sumut. Sebab, beberapa tahun lalu, Medan juga pernah menunggak sampai sekitar Rp7miliar, namun tidak ada pemutusan.
"Ini perlu menjadi pembelajaran, agar di kemudian hari tidak lagi terjadi. Oleh karenanya perlu kekompakan antara SKPD, agar hal tersebut didesentralisasikan kembali, tidak lagi melalui biro umum," sindirnya.
Tiga gedung milik Pemprov Sumut yang diputus listriknya sejak seminggu lalu oleh PLN setelah menunggak selama 3 bulan sebesar Rp189 juta. Akibatnya, aktivitas di tiga kantor tersebut menjadi lumpuh. Hingga, Kamis siang, listrik di 3 gedung tersebut masih belum hidup.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, tampak berang saat diminta tanggapannya terkait hal tersebut. "Tanyakan saja pada biro umum. Biro umum yang lama yang tidak membayarkan ini," ucap Gatot dengan nada kesal.
Gatot juga menyatakan, jika hal seperti ini (tunggakan listrik, red) terulang kembali, akan menjadi bahan evaluasi serius baginya.
Sementara itu, Kepala Biro Umum Sekertaris Daerah Provinsi Sumut, Nurlela mengatakan, pihaknya belum menyelesaikan tunggakan tersebut karena rumitnya proses administrasi. "Setelah dikroscek, ternyata belum. Mungkin besok," ujarnya.
Sementara itu, Humas PT PLN (Persero) Wilayah Sumut, Raidir Galingging, membeberkan selain Provinsi Sumut, terdapat sejumlah instansi yang menunggak yang tercatat hingga Juli 2011 di delapan cabang di Sumut dengan nominal Rp60 miliar. Dari jumlah tersebut, Cabang Medan menyumbangkan Rp25 miliar.
Editor: HARLES SILITONGA
Copy Editor: AGUS ZULHAMIDI
(dat03/wol)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar