Tokoh pemuda lintas etnis Sumatera Utara Ali Yusran Gea, SH, MKn menyatakan mendukung program kerja Kakesbangpolinmas Sumut dalam melakukan pembinaan dan pencerahan terhadap anak bangsa akan pentingnya hidup berdemokrasi tanpa diskriminasi dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan yang aman damai dan sejahtera.Hal itu diutarakan Ali Yusran Gea SH, MKn saat pertemuan bersama Kepala Badan Kesbangpolinmas Sumut Bukit Tambunan, SH.MH di kantor Kesbangpolinmas Sumut Jalan Gatot Subroto Medan belum lama ini.
Lebih lanjut Ali Yusran Gea yang ketika itu turut didampingi Horman Hutagaol, SE, MM, untuk mewujudkan kehidupan berdemokrasi itu maka sangat perlu dilakukan pembinaan dan pencerahan terhadap anak bangsa melalui pengembangan wawasan nasionalisme atau kebangsaan, sehingga seluruh anak bangsa yang telah memahami arti dan makna tetang wawasan kebangsaan maka seluruh anak bangsa dapat menjaga dan mempertahankan integritas dirinya demi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bukan kepentingan kelompok dan golongan.
Menurutnya Ali Yusran Gea banyak pemahaman danak bangsa saat ini agaknya sudah kehilangan jati dirinya sebagai anak bangsa karena kurangnya wawasan kebangsaan sehingga terlupakan akan kehidupan dan kepentingan NKRI. Hal itu karena lebih mengedepankan kepentingan isme dan kelompok.
"Fakatanya saat ini banyak terjadi tawuran dan perang saudara di mana-mana hanya karena persoalan kecil, hal inilah yang menjadi tugas kita bersama," ujar Ali yang dikenal juga sebagai Notaris/PPAT di Sumut, sembari menambahkan hal itu sudah jadi tugas bersama, karenanya diharapkannya kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat bersama-sama dengan pemerintah melakukan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan tersebut.
Dukung Program
Dalam kesempatan pertemuan dengan Kakesbangpolinmas Sumut Bukit Tambunan, SH.MH, kedua tokoh pemuda itu sepakat dan mendukung program Kesbangpolinmas dan menyatakan turut serta melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan tersebut.
Kedua tokoh juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan semakin hilangnya integritas wawasan kebangsaan saat ini.
Di antaranya pengaruh sistim pemerintahan yang dahulunya menganut pemerintahan sentralistik, namun adanya "Reformasi 97" maka sistim pengelolaan pemerintahan jadi desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 32 Tahun 2008.
Artinya sistim pengelolaan pemerintahan yang bersifat otonomi sebagaimana tertuang dalam UU dimaksud banyak ditafsirkan oleh anak bangsa hanya untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Padahal sesungguhnya otonomi daerah itu untuk mempercepat pembangunan dari berbagai aspek dengan pemberdayaan mansuai yang kabilitas tanpa membedakan angtar satu bidang kehidupan.
Selain itu globalisasi bidang teknologi terhadap ekonomi, politik dan sosial budaya juga berpengaruh terhadap hilangnya integritas wawasan kebangsaan saat ini.
"Inilah jadi tugas bersama antara pemerintah dengan segenap anak bangsa melakukan pembinaan dan pencerahan khususnya terhadap seluruh anak bangsa sehingga dengan adanya pemahaman tersebut maka empat pilar kebangsaan itu yakni Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI menjadi harga mati dalam melangsungkan kehidupan berdemokrasi di negara yang kita cintai ini," ujar Ali Yusran Gea SH.MKn dan Horman P. Hutagaol, SE, MM mengakhiri.(pemkomedan.go.id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar