infokotamedan.com - Puluhan mahasiswa dari Pemerintahan Mahasiswa (Pema) Universitas
Muslim Nusantara (UMN) Alwashliyah Jumat 16 Maret 2012 menyandera mobil tangki
pengangkut avtur milik PT Pertamina di depan Hotel Tiara, Jalan Imam
Bonjol, Medan.
Penyanderaan yang dilakukan sekitar 10 menit itu dilakukan secara spontan ketika menggelar aksi penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mobil tangki Pertamina melintas di Jalan Imam Bonjol Medan sekitar pukul 10.30 WIB menuju Bandara Polonia.Melihat mobil tersebut, puluhan mahasiswa yang sedang menggelar aksi berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Sumut langsung berinisiatif menghadangnya. Mahasiswa lalu mengambil alih mobil dan menyanderanya di tengah jalan.
Sopir dipaksa turun dan sejumlah mahasiswa pun langsung naik ke atas tangki. Mereka berorasi dan membentangkan spanduk berisi tuntutan kepada pemerintah. Sekitar 10 menit kemudian,petugas Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Baru datang dan meminta mahasiswa melepaskan penghadangan dihentikan. Ketegangan sempat terjadi antara mahasiswa dengan personel. Akhirnya mobil tangki dapat dikuasai polisi.Polisi juga mengejar puluhan massa dan mengamankan koordinator aksi Abdul Razak Nasution.
Namun, penangkapan itu memicu kemarahan demonstran lain. Setelah bernegosiasi, mahasiswa yang sempat diamankan akhirnya dilepaskan. Aksi para mahasiswa sempat memacetkan lalu lintas di Jalan Imam Bonjol. Beberapa warga dan para pekerja di sekitar lokasi pun sempat menonton aksi penyanderaan mobil tangki tersebut.Setelah bernegosiasi dengan polisi,akhirnya massa melanjutkan aksinya ke Kantor Gubernur Sumut. Koordinator aksi UMN Alwashliyah Abdul Razak Nasution saat membacakan tuntutan mahasiswa mengatakan, apapun alasan pemerintah, mahasiswa akan tetap bersatu menolak kenaikan harga BBM per 1 April mendatang.
Pemerintah juga dituntut untuk tidak menaikkan tarif tenaga listrik (TTL). “Bukan menunda kenaikan TTL yang kami minta, tapi menolak TTL dinaikkan,” kata Razak. Menyikapi maraknya unjuk rasa di Sumut,pengamat sosial politik, Dadang Darmawan, mengatakan Gubernur Sumut dan DPRD Sumut harus segera menyikapinya.
ikap tersebut tentu berdasarkan apa yang berkembang di masyarakat dan kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat. “Khusus untuk DPRD Sumut harus membahas aspirasi masyarakat serta menyampaikan hasilnya kepada pemerintah pusat,”paparnya.
sumber : eksposnews.com
Penyanderaan yang dilakukan sekitar 10 menit itu dilakukan secara spontan ketika menggelar aksi penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mobil tangki Pertamina melintas di Jalan Imam Bonjol Medan sekitar pukul 10.30 WIB menuju Bandara Polonia.Melihat mobil tersebut, puluhan mahasiswa yang sedang menggelar aksi berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Sumut langsung berinisiatif menghadangnya. Mahasiswa lalu mengambil alih mobil dan menyanderanya di tengah jalan.
Sopir dipaksa turun dan sejumlah mahasiswa pun langsung naik ke atas tangki. Mereka berorasi dan membentangkan spanduk berisi tuntutan kepada pemerintah. Sekitar 10 menit kemudian,petugas Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Baru datang dan meminta mahasiswa melepaskan penghadangan dihentikan. Ketegangan sempat terjadi antara mahasiswa dengan personel. Akhirnya mobil tangki dapat dikuasai polisi.Polisi juga mengejar puluhan massa dan mengamankan koordinator aksi Abdul Razak Nasution.
Namun, penangkapan itu memicu kemarahan demonstran lain. Setelah bernegosiasi, mahasiswa yang sempat diamankan akhirnya dilepaskan. Aksi para mahasiswa sempat memacetkan lalu lintas di Jalan Imam Bonjol. Beberapa warga dan para pekerja di sekitar lokasi pun sempat menonton aksi penyanderaan mobil tangki tersebut.Setelah bernegosiasi dengan polisi,akhirnya massa melanjutkan aksinya ke Kantor Gubernur Sumut. Koordinator aksi UMN Alwashliyah Abdul Razak Nasution saat membacakan tuntutan mahasiswa mengatakan, apapun alasan pemerintah, mahasiswa akan tetap bersatu menolak kenaikan harga BBM per 1 April mendatang.
Pemerintah juga dituntut untuk tidak menaikkan tarif tenaga listrik (TTL). “Bukan menunda kenaikan TTL yang kami minta, tapi menolak TTL dinaikkan,” kata Razak. Menyikapi maraknya unjuk rasa di Sumut,pengamat sosial politik, Dadang Darmawan, mengatakan Gubernur Sumut dan DPRD Sumut harus segera menyikapinya.
ikap tersebut tentu berdasarkan apa yang berkembang di masyarakat dan kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat. “Khusus untuk DPRD Sumut harus membahas aspirasi masyarakat serta menyampaikan hasilnya kepada pemerintah pusat,”paparnya.
sumber : eksposnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar